Penulis: Selia Narwasti Nangi |
Foto: Jefri Davidson Ama Kia dan Selia Narwasti Nangi
Penulis: Selia Narwasti Nangi | 3 November 2026
Akhir Oktober lalu, BBC News Indonesia menurunkan laporan investigatif berjudul "’Saya bisa bunuh, karena kau hamba saya’– Perbudakan di Sumba Timur, warisan kekerasan yang dibalut budaya”. Laporan ini menuturkan kisah dua perempuan dengan nama samaran Maria dan Marta, yang selama belasan tahun dijadikan ata (hamba) oleh keluarga maramba (bangsawan) di Sumba Timur, mengalami kerja paksa sejak kanak-kanak, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual. Di balik kisah keduanya, terungkap sebuah sistem strata sosial yang masih bertahan hingga kini: maramba (bangsawan), kabihu (orang merdeka), dan ata (hamba). Tatanan yang oleh sebagian pihak dianggap warisan leluhur yang harus dijaga, namun dirasakan sebagai penjara seumur hidup oleh para korbannya. Berikut adalah refleksi dari Selia Nangi, perempuan muda asli Sumba Timur yang juga merupakan fasilitator Sokola di program Ta Hakola Huba.
Membaca artikel tersebut, membuat hati saya terusik, bahkan dipenuhi kemarahan. Saya tidak tahu harus mengarahkan kemarahan ini kepada siapa: kepada sistem strata sosial yang selama ini dilegitimasi atas nama kepercayaan leluhur, Marapu, atau kepada kenyataan bahwa saya sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya melatarbelakangi lahir dan dipertahankannya sistem tersebut. Namun, ada satu hal yang saya tahu: saya tidak bisa menerima mereka yang dengan mudah membenarkan praktik penindasan ini hanya dengan berlindung di balik alasan bahwa semuanya merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan leluhur. Jika benar praktik ini dikatakan berasal dari Marapu, saya justru ingin mempertanyakannya lebih jauh. Saya sulit membayangkan bahwa Mawulu Tau, yang dipercaya sebagai Sang Pencipta, akan menghendaki ciptaan-Nya diperlakukan layaknya binatang, direndahkan martabatnya, dan ditempatkan dalam posisi tertindas oleh sesama manusia hanya karena perbedaan status sosial yang diwariskan. Lantas, apakah kita sedang mempertahankan nilai-nilai luhur leluhur, atau justru sedang melanggengkan ketidakadilan dengan menggunakan nama dan legitimasi kepercayaan mereka? Bagi saya, pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap budaya, melainkan kegelisahan moral yang tidak bisa lagi diabaikan.
Rasanya berat bagi saya menerima kenyataan bahwa di Sumba Timur ada pembagian strata seperti itu. Mungkin karena saya tumbuh dan dibesarkan oleh keluarga yang merdeka atau yang mereka sebut Kahibu dalam strata tersebut. Dari kecil, saya sering mendengar perbincangan di antara orang-orang dewasa pada saat acara adat tentang adanya maramba atau ata, seperti ‘dia sudah bersuami dengan anak maramba’ atau ‘dia (perempuan) bawa hamba dari kaum keluarganya’ seolah-olah itu adalah hal yang paling membanggakan bagi mereka tanpa menyadari bahwa ada ketidak-adilan dan hal yang miris di sana. Padahal, entah orang atau hamba yang mereka maksud itu adalah benar-benar hamba atau siapa. Pemikiran-pemikiran tersebut akhirnya melahirkan sistem yang membuat perbudakan mengakar bagi orang Sumba Timur. Sekali lagi, saya pribadi menentang segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, apapun alasan yang digunakan untuk membenarkannya. Bagi saya, tidak ada kedudukan sosial, garis keturunan, ataupun tradisi yang memberikan legitimasi untuk melakukan kekerasan dan penindasan terhadap orang lain.
Romantisme terhadap budaya perlu kita kritisi. Kita sering begitu bangga berbicara tentang keunikan tradisi, namun kita juga perlu bersedia melihat sisi lain yang mungkin tidak selalu nyaman dibicarakan: siapa yang memiliki kuasa dalam suatu praktik adat? Siapa yang mendapatkan keuntungan dari tatanan tersebut? Siapa yang harus menanggung konsekuensinya? Dan apakah semua anggota masyarakat memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan keberatan? Mengapa sampai hari ini pemerintah di Sumba Timur tidak berani membuat semacam kebijakan daerah mengenai praktik kekerasan yang dibalut dalam budaya tersebut?
Saya tidak setuju dengan pernyataan Umbu Remi, tokoh adat yang disebut dalam artikel BBC tersebut dan mengatasnamakan datang dari kaum maramba yang memiliki enam budak, bahwa hubungan maramba dan ata adalah hubungan yang tidak terpisahkan. Ya dia bilang begitu karena dia ada di posisi sebagai maramba, siapa yang mau menjatuhkan diri dalam lubang masalah jika ia berkata yang sebenarnya atau mungkin takut akan disorot sebagai tokoh yang feodal?
Mengapa BBC memilih antropolog dengan status maramba sebagai narasumber? Menurut saya akan lebih baik jika narasi lebih banyak digali dari sudut pandang orang-orang merdeka atau kabihu agar kebenaran lebih terbuka, bahkan mungkin lebih banyak penelitian yang melibatkan suara dari kalangan ata untuk melihat sebenarnya benang merah dari kenyataan kehidupan dalam sistem strata ini. Selama menggunakan sudut pandang kaum maramba maka mereka akan terus mencari pembelaan bahwa ini adalah praktik yang diturunkan oleh nenek moyang. Dalam pemikiran saya, sistem strata ini dibuat oleh kaum serakah orang-orang Sumba tertentu untuk menunjukkan bahwa mereka berkuasa.
Sistem ini sepertinya sudah begitu mengakar sehingga tidak ada perlawanan yang tampak termasuk dari mereka yang ditindas. Sistem ini tanpa sadar memberikan kelumpuhan cara memandang diri manusia itu sendiri, Mungkin mereka juga tidak mau menerima kenyataan itu, namun ketakutan mereka jauh lebih besar untuk memberontak atau mungkin juga karena tidak tahu bagaimana caranya. Bisa juga karena bagi orang-orang ini merasa tidak pantas untuk bertindak demikian, lalu pasrah dan geram dalam diam. Saya bisa memahami betapa besar rasa takut yang harus dihadapi seseorang untuk menyuarakan kehendaknya sendiri, menentukan apa yang seharusnya ia lakukan, atau bahkan sekadar mencari jalan keluar dari keadaan yang menindasnya. Ketakutan itu semakin nyata ketika mereka yang menyebut dirinya maramba tidak berhenti pada ancaman, melainkan juga menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kuasa atas orang lain.
Menurut saya, kita membutuhkan semua orang yang ada di kalangan ata ini untuk akhirnya bersuara seperti tokoh Maria dan Martha. Mereka adalah contoh nyata yang pada akhirnya membuka mata dan hati kita semua bahwa praktik ini bisa ditiadakan. Saya belum tahu bagaimana caranya, tapi yang pasti ketika orang-orang ini mulai kembali bertanya dan berpikir kritis atas dirinya mereka akan tahu bagaimana caranya berani untuk melawan tanpa rasa takut. Saya juga ingin berterima kasih kepada BBC karena akhirnya menerbitkan artikel yang mewakili kaum yang ingin agar hidup setiap insan benar-benar merdeka.
Sebagai orang muda asli Sumba Timur, saya melihat masa depan adat sebagai sebuah ruang yang tetap berakar pada identitas dan pengetahuan leluhur, tetapi juga terbuka terhadap refleksi, dialog, dan perubahan. Ruang di mana generasi muda dapat mempertanyakan praktik yang dianggap tidak adil tanpa serta-merta dicap sebagai generasi yang tidak menghormati leluhur. Ruang di mana perempuan, anak-anak, dan kelompok yang selama ini memiliki posisi sosial lebih rentan juga memiliki suara dalam menentukan bagaimana adat dijalankan. Ruang di mana penghormatan tidak dibangun melalui ketakutan, dan kepatuhan tidak dipaksakan melalui kekerasan dan penindasan.
Pada akhirnya, masa depan adat tidak semestinya hanya diukur dari seberapa banyak tradisi yang berhasil kita pertahankan, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai di dalamnya mampu menjawab kebutuhan manusia yang terus berubah. Sebab, mencintai budaya sendiri juga berarti memiliki keberanian untuk mengkritiknya. Bukan untuk menghilangkan identitas kita, melainkan agar identitas tersebut terus bertumbuh tanpa harus mengorbankan martabat manusia. Saya dengan penuh kesungguhan mendukung pernyataan bahwa pemerintah Sumba Timur perlu mengakui bahwa ini adalah praktik kekerasan yang dibalut dalam budaya.
Sokola percaya bahwa adat sebagai bagian dari budaya tidak statis, melainkan bergerak mengikuti kebutuhan komunitas sambil tetap kritis terhadap masalah yang datang dari luar maupun di dalam komunitas. Refleksi ini sekaligus pengingat bagi kami di Sokola bahwa alih-alih mendokumentasikan budaya menjadi sesuatu yang paten, kerja mendampingi pendidikan berbasis budaya tidak pernah bisa lepas dari keberanian untuk mempertanyakan ketidakadilan yang terjadi. Kami percaya, menghormati budaya dan membela martabat manusia bukan dua hal yang saling bertentangan, namunsatu kesatuan yang semestinya berjalan beriringan.